Negosiasi PT antara Indonesia dan Bangladesh disepakati selama kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Bangladesh pada awal 2018. Kami berharap akan ada kesimpulan cepat dari negosiasi ini, sehingga PTA dapat segera ada untuk memfasilitasi peningkatan perdagangan antara kedua negara, yang akan berjalan dengan tarif preferensial, catat Duta Besar.
Dia lebih lanjut mengatakan bahwa negosiasi pertama untuk PTA antara Indonesia dan Bangladesh akan dimulai pada Desember 2018. PTA antara kedua negara sangat penting bagi Indonesia, karena Bangladesh adalah pasar prospektif di mana Indonesia berupaya meningkatkan pangsa pasarnya. Indonesia sekarang merupakan sumber impor terbesar kelima untuk Bangladesh, tambahnya.
Volume perdagangan antara Indonesia dan Bangladesh telah mencapai surplus lebih dari 80 persen untuk Indonesia. Indonesia berada di peringkat kelima dari 15 negara mitra dagang utama Bangladesh.
Komoditas ekspor utama Indonesia ke Bangladesh termasuk minyak kelapa sawit, tekstil, produk tekstil, karet, bubur kayu, kacang-kacangan, kertas, benang katun, serat sintetis, produk kimia, batang besi, tembaga, bahan tambang (klinker, biji timah, batubara dan pelumas), rempah-rempah, kerajinan tangan, dan produk kereta api PT. INKA.
Sementara itu, komoditas impor utama Indonesia dari Bangladesh termasuk tas dan karung (goni), tas kemasan, lembaran baja, dan pakaian.
Direktur Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Energi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rida Mulyana, telah menyatakan bahwa geografi Indonesia merupakan tantangan dalam transisi dari energi fosil ke energi terbarukan.
"Tantangannya adalah bagaimana mempercepat transisi. Proses transisi dari energi fosil ke energi terbarukan di Inggris dan Denmark sangat cepat. Indonesia sangat ingin melakukan transisi cepat, tetapi kondisi geografis kami sangat berbeda dan ini adalah tantangan kami," Mulyana dinyatakan dalam sambutannya di Hari Energi Terbarukan Indonesia-Jerman (RE Day) 2018 yang diadakan di sini pada hari Rabu.
Mulyana menunjukkan bahwa pemerintah saat ini fokus pada program-program yang bertujuan untuk mendistribusikan akses energi secara merata kepada semua orang di seluruh negara, atau yang disebut program energi adil. Namun, pemerintah juga ingin secara simultan beralih dari energi fosil ke energi ramah lingkungan.
Saat ini, rasio elektrifikasi di Indonesia telah mencapai 98,5 persen, artinya masih ada sekitar lima juta orang yang belum menikmati listrik.
Sementara itu, Managing Director E. Quadrant, Matthias Eichelbronner, menjelaskan bahwa Jerman memulai transisi energi sejak 1990-an. Dalam kurun waktu 20-30 tahun, campuran energi terbarukan di Jerman mencapai sepertiga dari seluruh konsumsi energi.
*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@
"Transisi energi terbarukan di Jerman membutuhkan 20-30 tahun. Saat ini, campuran energi terdiri dari 40 gigawatt tenaga surya, dan 40 gigawatt sisanya dihasilkan dari sumber energi lain," kata Eichelbronner.
Menurut dia, meskipun hampir 100 persen penggunaan energi terbarukan di Jerman berasal dari tenaga surya, ini bukan solusi akhir dari pengembangan energi terbarukan mengingat kondisi cuaca di negara itu.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Pengguna Atap Panel Surya (PPLSA), Yohanes Bambang Sumaryo, mengatakan bahwa saat ini, penggunaan energi terbarukan di Indonesia, terutama tenaga surya melalui Program Sejuta Tenaga Surya, masih belum optimal.
"Penggunaan panel surya di Indonesia masih sangat sedikit. Data dari National Electricity Company (PLN) menunjukkan bahwa hanya 600 rumah tangga di negara ini memasang panel surya atap, sedangkan di Jerman, ada 10 juta rumah tangga menggunakan panel surya, dan di Australia , ada lebih dari satu juta rumah tangga yang menggunakan teknologi ini, "ungkap Bambang.
Menurutnya, potensi energi surya di Indonesia sangat besar. Melalui tenaga surya fotovoltaik (PV), kebutuhan listrik dapat dipenuhi setidaknya 1.000 kwH (kilowatt Hour) per kapita per tahun.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar