Legislator Maruarar Sirait dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) mengatakan bahwa kebijakan Kepala Menteri Ekonomi Darmin Nasution tidak berpihak pada usaha kecil dan bertentangan dengan arahan Presiden Joko Widodo. Sirait, yang juga dipanggil Ara, membuat pernyataan sebagai tanggapan terhadap revisi Daftar Investasi Negatif (DNI) dan Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Penerbitan kebijakan memungkinkan investasi asing (di daerah-daerah tertentu sejauh ini tertutup untuk investasi asing) di Indonesia, kata Ara di Jakarta pada hari Jumat. Dia mengatakan bahwa pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus dilindungi sehingga mereka dapat bertahan hidup. Terlebih lagi, UMKM terbukti menjaga perekonomian Indonesia ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi pada tahun 1998 ketika banyak perusahaan besar runtuh.
Kebijakan berjalan bertentangan dengan Jokowi (Joko Widodo). Kepala menteri ekonomi harus konsisten dengan kebijakan Jokowi, yang pro UMKM, kata Ara. Ara meminta agar kebijakan itu ditarik, karena ekonomi seharusnya didorong untuk membela UMKM dalam situasi saat ini. Saat ini, Jokowi memberikan banyak dukungan insentif, tetapi masih ada kebijakan seperti ini. Saya minta menteri harus mengikuti kebijakan pro-UMKM Presiden, katanya.
Pemerintah baru-baru ini mengumumkan rencananya untuk mengeluarkan kebijakan untuk melonggarkan DNI 2016 yang akan dilakukan melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 tahun 2017 tentang daftar bidang usaha yang ditutup dan bidang usaha yang terbuka dengan syarat untuk investasi .
Dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi XVI dan revisi Perpres Nomor 44 tahun 2017, pemerintah telah memutuskan untuk mengizinkan investor asing untuk memiliki kepemilikan penuh di 25 sektor bisnis di DNI.
Ada empat area bisnis yang disediakan untuk UMKM dan koperasi dalam DNI 2016 menurut Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016. Empat area bisnis tersebut adalah industri pengelupasan umbi dan pembersihan; industri percetakan kain; industri rajutan, khususnya sulaman; dan outlet layanan internet. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan tekanan terhadap rupiah belum akan berakhir meskipun relatif stabil berada di kisaran sempit 14.500-14.600 per dolar AS.
Jangan pernah berpikir ini akan segera berakhir. Itu bisa melewati dua hingga tiga tahun ke depan, kata Darmin di sini pada hari Jumat. Dia mengatakan tekanan eksternal yang ditimbulkan oleh kebijakan normalisasi Bank Sentral AS, ancaman perang dagang dan penurunan harga komoditas masih akan menentukan kondisi rupiah.
Dalam menghadapi tekanan yang bisa dilakukan pemerintah adalah memperkuat fundamental ekonomi dengan memotong defisit neraca berjalan, katanya, menambahkan hasilnya tidak akan datang dalam jangka pendek untuk membantu menstabilkan rupiah terhadap dolar AS.
Karena itu, pemerintah akan terus memperbaiki saldo neraca berjalan seperti dengan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi ke-16 dalam upaya meningkatkan surplus neraca modal. Paket kebijakan mencakup revisi daftar Negatif Investasi (DNI), untuk menarik devisa dalam pendapatan ekspor untuk disimpan di bank-bank domestik dan perbaikan peraturan pajak.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Tujuan paket kebijakan adalah untuk menarik investasi oleh para pelaku bisnis dengan memanfaatkan momentum pengembalian modal asing ke Indonesia, katanya. Jika modal jangka pendek tidak datang, tidak ada yang bisa mengimbangi defisit. Tetapi jangan melihat bahwa ini akan secara langsung meningkatkan saldo akun saat ini karena akan memakan waktu bertahun-tahun, katanya.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia Jakarta (Hipmi Jaya) meminta pemerintah untuk meninjau kembali keputusannya yang membuat Daftar Investasi Negatif (DNI) membuka 54 area bisnis untuk investasi baru termasuk dengan investasi asing. Berdasarkan DNI sebelumnya, 54 area bisnis ditutup untuk investasi asing.
Kami khawatir kebijakan itu berpotensi melemahkan posisi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia, kata ketua umum HIPMI Jaya Afifuddin Suhaeli Kalla di Jakarta, Jumat. Afi mengatakan UMKM adalah tulang punggung perekonomian negara itu yang memberikan kontribusi 62,58 persen terhadap PDB negara itu. Relaksasi DNI dapat mengakibatkan pengesampingan UMKM terutama di sektor-sektor di mana proyek-proyek dapat sepenuhnya dimiliki oleh investor asing, tambahnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar